Klik untuk mendengarkan rekaman siaran DISKO – Diskusi Kolaborasi Episode 2

 

NOTULA DISKO – DISKUSI KOLABORASI 

WONOSOBO MUDA x PESONA FM

EPS. 2: SIAPKAH WONOSOBO MENJADI SMART CITY TAHUN 2020?

 

Tempat pelaksanaan Studio Pesona FM
Waktu pelaksanaan Sabtu, 16 Maret 2019 (19.00-selesai)
Pemandu –       Tunjang Ari Soeseno

–       Dian Ristia Kuntari

Pembicara –       Fahmi Hidayat (Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang BAPPEDA)

–       Sulistiani S.Sos., M.Si. (Kabid Informatika, DISKOMINFO)

  

HAL-HAL PENTING DALAM DISKUSI

Apa itu smart city?

Bu Lis               : konsep tata kelola kota melalui upaya-upaya yang inovatif atau pengelolaan sebuah wilayah dengan menggunakan teknologi untuk mewujudkan suatu kesatuan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Lebih kepada inovasi. Juga dapat dimaknai sebagai konsep keterpaduan stakeholder secara luas. Pemerintah, masyarakat, BUMN, BUMD, swasta, komunitas, dan kualitas individu. Dikelola secara bersama, kolaborasi, terpadu, kerja sama sehingga terjadi suatu kesatuan yang lebih baik. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan agar wonosobo lebih berkembang dan sustainable.

Pak Fahmi        : 3 kata kunci dari tema pembangunan Wonosobo tahun 2020: peningkatan kualitas pelayanan publik, menggunakan paradigma / cara pandang smart city dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah. Penggunaan teknologi bukan tujuan, tapi cara dan inovasi untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Fungsi OPD?

Diskominfo      : pendukung teknis, system integrator (mengintegrasikan semua elemen untuk kesiapan menjelang pengaplikasian smart city), pengelola smart city.

BAPPEDA         : merencanakan (planning), mengarusutamakan (mainstreaming), think tank, mengoordinasikan seluruh proses perencanaan. BAPPEDA ikut memetakan apa saja isu penting yang ingin disentuh oleh pendekatan smart city. Juga mengampanyekan serta menganggarkan.

Sudah secerdas apa Wonosobo? Sudah sejauh mana penerapan smart city di Wonosobo?

Diskominfo      : Kita sudah cerdas, ini terukur. Sesuai dengan hasil assessment kita sudah siap smart city. Infrastruktur sudah siap. Dari kecamatan hingga desa. Contohnya penanaman kabel fiber optic di Kumejing dan Mergolangu. 2020 ditargetkan Wonosobo sudah smart karena pada 2023 kita harus sudah terintegrasi dengan provinsi dan pusat. Aplikasi sudah ada, baik untuk yang berbasis smartphone, pelayanan publik yang sudah terintegrasi, terutama untuk perizinan. Suprastruktur kita sudah siap, sudah sesuai sistem. Kita sudah memiliki masterplandan roadmap untuk smart city 5 tahunan, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan dalam roadmap. Checklistnya sudah 100% terlaksana (berdasarkan roadmap). Aplikasi sudah dipublikasikan, lewat relawan TIK, lewat komunitas-komunitas juga. Ada bimtek perangkat desa agar perangkat desa lebih melek teknologi

BAPPEDA         : Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar mungkin masih belum bisa bersaing, tapi ternyata kita juga bisa bersaing dalam penilaian kesiapan smart city. Memang masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Literasi, tingkat lama sekolah yaitu masih pada kisaran 6 koma sekian tahun. Tapi ada juga segmentasi masyarakat yang sudah melek. Yang kita harapkan adalah dengan adanya smart city ni mampu mempertinggi tingkat literasi. Lalu dari segi birokrasi. Tingkat literasi di sistem birokrasi yang terdiri dari berbagai segmentasi umur juga beragam. Tapi nyatanya mereka juga sudah mulai melek teknologi Bila menilik pada pengembangan smart city di kota lain, kita tidak harus mengikuti pengembangan dari kota lain. kita punya hal-hal sendiri yang ingin kita kembangkan. Meskipun platformdasarnya tetap sama. Kami minta tolong dibantu agar (sosialisasi smart city) yang seperti ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagaimana anggaran program smart city?

Pak Fahmi      : 2018, APBD (Belanja) sekitar Rp. 786 M (Belanja proyek dan belanja rutin). Anggaran smart cityada dua prinsip.In kinddan in cash. Anggaran in cash(kegiatan yang diidentifikasi memiliki muatan smart city) Rp. 67,5 M atau 8,59% dari total belanja APBD. 2019 dan 2020 akan meningkat. Anggaran tersebut ada kegiatan yang dihandleoleh Diskominfo, ada juga yang dilakukan di berbagai dinas lalu diawasi oleh BAPPEDA dan Diskominfo.

Bu Lis             : dalam merencanakan anggaran, kita akan mengukur dengan kemampuan APBD dan dimensi yang ingin kita kembangkan. 30 April Pemkab Wonosobo dan Kemenkominfo akan menandatangani MoU, lalu setelah itu kita akan mengadakan 4x bimtek penyusunan smart city. Di situ akan disusun RPJP, RPJM dst. Lalu kajian masterplan smart city. Konsultasi clinic one on one.

Wonosobo punya banyak tagline program tiap tahunnya, apakah program tersebut sudah selesai atau belum selesai dan kemudian bertumpuk-tumpuk?

Bu Lis             : bukan program bertumpuk. Salah satu indikatornya adalah smart society, jadi itu merupakan bagian dari smart city. Kita melihat permasalahan yang berulang-ulang kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai fokus utama tahun tersebut.

Pak Fahmi      : program tersebut adalah program sektoral. Setiap kementerian memiliki program yang ingin dicapai. Masyarakat jangan bingung, semakin banyak program yang tercapai, semakin baik juga keadaan kabupaten kita. Semua program tersebut saling berkesinambungan untuk menuju smart city.

Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur? Masuk dimensi mana?

Itu (di Wonosobo) termasuk dari kesiapan daerah. Meskipun di lain daerah masuk dalam dimensi tapi di Wonosobo lebih kepada faktor kesiapan daerah.

Kendala smart city?

Bu Lis             : di Diskominfo kesiapan infrastruktur (masih banyak blindspot) dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi (sumber dayanya masih keteteran)

Pak Fahmi      : literasi, topografi, meyakinkan (secara politik anggaran) agar anggaran untuk pengembangan smart citymasuk dalam program prioritas demi mendukung terselenggaranya smart city, meski harus mengesampingkan beberapa program yang dianggap penting oleh masyarakat.

Bagaimana dengan keberadaan ojol? Padahal itu salah satu contoh kemajuan smart city di bidang transportasi.

Bu Lis             : Untuk masalah perizinan sudah masuk ranah Dinas Perhubungan. Ini hanya masalah perizinan oleh Dinas Perhubungan. Sistem tidak bermasalah, sudah diizinkan oleh Kemenhub, dan lolos verifikasi oleh Kemenkominfo. Diskominfo hanya mengurus masalah koordinasi permasalahan di daerah.

Pak Fahmi      : saya pribadi menyayangkan hal ini. Lagi-lagi ini masalah literasi. Kota-kota yang sudah berani mengaplikasikan hal ini adalah kota yang memiliki tingkat literasi yang memadai. Ini sudah bukan lagi kompetisi tapi sinergi. Semoga insiden ini tidak berkepanjangan agar tidak melemahkan semangat menuju smart city. Semoga terselesaikan dan semuanya senang dengan keputusan ini. Transportasi onlinemasuk dalam smart living, salah satu indikator majunya standar kehidupan masyarakat. Beberapa kota bahkan bekerjasama dengan beberapa vendoruntuk mengakselerasi kotanya menuju smart city.

Bagaimana sebenarnya perizinan ojol di Wonosobo?

Bu Lis             : kalau itu memang aplikasi nasional, izinnya ke Kemenkominfo. Kalau untuk aplikasi daerah (seperti franchise–Jek yang lain) baru izin ke Diskominfo Wonosobo

Pak Fahmi      : sangat mungkin transportasi online itu menjadi mitra pemerintah. Bisa dimanfaatkan untuk menunjang smart governance

Bu Lis             : saya memiliki pandangan ke depan kalau transportasi ini bisa bekerja sama dengan e-commerce untuk menunjang smart governance. Yang penting semua harus siap dengan adanya perubahan macam ini.

Bisakah smart city ini menjadi solusi permasalahan di Wonosobo?

Bu Lis             : pasti. Yang namanya smart city adalah mencari solusi yang cerdas. Kita ingin menyelesaikan permasalahan yang masih berulang di 7 dimensi smart city kita. Tapi karena masih baru tahapan lolos assessment, langkah kita masih baru.

Pak Fahmi      : tapi perlu digarisbawahi, walaupun masih baru, bukan berarti kita tidak memiliki rencana ke depannya.

Bagaimana menyikapi kemungkinan munculnya dampak negatif dari penggunaan teknologi, misalnya bocornya data pribadi?

Pak Fahmi      : kemudahan akses data induk akan mengurangi redundansi. Tapi kami juga sadar ada data yang sifatnya privat dan perlu dilindungi. masyarakat jangan khawatir data akan bocor karena kami akan melindungi data yang perlu dilindungi.

Bagaimana dengan kemungkinan hacking?

Pak Fahmi      : seperti logika polisi dan maling, hal ini masih mungkin terjadi, bahkan untuk selevel CIA atau FBI. Tapi kita juga akan selalu melakukan audit software secara berkala untuk memastikan security.

Bagaimana masalah kesiapan infrastruktur (contohnya pasar)? Apakah mempengaruhi penilaian smart city?

Pak Fahmi      : bahkan sebelum mengusung program smart city, permasalahan pasar ini sudah menjadi polemik. Pemerintah sudah berusaha untuk mengusulkan anggaran pembangunan pasar, namun ternyata memang banyak kendala yang terjadi. Tahun ini kami kembali menganggarkan untuk pembangunan pasar. Semoga segera terealisasi.

Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan smart city?

Pak Fahmi      : masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan menelepon, dalam bentuk tertulis melalui email, ataupun terlibat langsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Untuk kabupaten sendiri akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Kami akan mengundang perwakilan komunitas untuk menyuarakan aspirasinya dalam forum tersebut.

Jadi apakah Wonosobo siap menjadi smart city?

Pak Fahmi dan Bu Lis           : SIAP!

 

Closing Statements
Pak Fahmi:

1. Smart city bukan gagah-gagahan. Smart city adalah sebuah keniscayaan. Semoga Wonosobo semakin cepat tumbuh, daya saing meningkat, masayarakat lebih pintar, tingkat literasi bertambah.

2. Program smart citydiarahkan untuk kesejahteraan masyarkat

3. Masyarakat diharapkan aktif untuk memberikan masukan, kritik, umpan balik

4. Jangan hanya berfokus pada aplikasi dan smart governance, masih banyak indikator lain dari smart city yang perlu dikembangkan.

5. Mohon doa restu dan partisipasinya. Tidak ada program pemerintah yang bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan sinergi dari masyarakat. Pemerintah merencanakan, masyarakat dilibatkan dan merasakan.”

Bu Lis:

Pembangunan kota cerdas bersifat kolaboratif, perlu adanya startegi, peningkatan partisipasi, kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pemerintah swasta, masyarakat dan perguruan tinggi. Terima kasih juga pada semua pihak yang telah mendukung akselerasi pembangunan smart city.