Profil Narasumber

Nama : M. Putra Syah, S.IP
Pembicara Ngangsu Kawruh WM kali ini adalah lulusan kampus FISIP Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Ilmu Politik. Putra, panggilan akrabnya, ini udah aktif di dunia organisasi kampus sejak tahun pertama. Mulai dari BEM UI sampai jadi Project Officer untuk sesi Pendidikan Politik untuk Mahasiswa Baru UI tahun 2013. Putra juga pernah magang menjadi staff anggota parlemen, yang juga public figure, Rieke Diah Pitaloka. Adapun pengalaman kerjanya juga tidak jauh dari dunia politik yang tadinya di ranah akademis, seperti menjadi Journal Manager di Jurnal Politik FISIP UI. Saat ini ia terjun sebagai CPNS Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).

Introduction: Tentang Pemilu

Pertama-tama jika kita membahas mengenai pemilu, maka tidak akan luput dari bagaimana bentuk pemerintahan yang kita gunakan, yaitu pemerintahan “demokrasi”. Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata “demos” dan “kratos”. Kata “demos” mempunyai arti pemerintahan dan kata “kratos” dapat diartikan sebagai rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat didefinisikan sebagai “Pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak Rakyat”.

Lebih lengkapnya, sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi menempatkan kekuasaan tertingginya di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi dalam konteks ini juga memberikan andil pada setiap rakyatnya dengan sebuah political freedom atau kebebasan berpolitik. Sehingga, mereka bebas memilih atau menentukan setiap calon-calon wakil rakyat baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Bahkan, bebas untuk berpendapat dan turut aktif menentukan arah pembangunan negaranya.

Selain pemberian hak memilih untuk setiap warga Negara, demokrasi juga mengajarkan setiap warga Negara untuk menghargai perbedaan yang terdapat di masyarakat. Misalnya, di Indonesia sendiri dengan kondisi masyarakat yang plural, kita memiliki perbedaan agama, suku, kelompok, partai maupun lebih sederhananya adalah perbedaan pendapat. Demokrasi mengajarkan kita untuk mengatasi perbedaan itu dengan saling menghargai dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan musyawarah, sehingga dapat tercipta keadaan yang damai, aman dan tentram, terutama pada masa masa pemilihan umum (Pemilu) seperti sekarang ini.

Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi merupakan sebuah bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk itu proses Pemilu harus berjalan dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Pemilu juga merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, proses demokratisasi harus berjalan dengan baik, terkelola dengan efisien, dan terlembaga secara maksimal.

Tata prosesi Pemilu sendiri turut diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada UU tersebut dijelaskan mengenai asas-asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan Pemilu secara lengkap. Tugas, pokok dan fungsi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan penyelesaian sengketa proses pemilu ataupun perselisihan hasil pemilu guna menunjang pemilu yang Luber (Langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil) turut dikupas terperinci dalam peraturan tersebut.

Serba-Serbi Pemilu 2019

Tahun ini, untuk kesekian kalinya Indonesia akan kembali menggelar pemilu, yaitu pada April 2019. Uniknya, pada Pemilu 2019 ini akan menjadi kali pertama yang menyatukan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di tahun yang sama. Pada pemilu kali ini memiliki jumlah pemilih sebanyak 196,5 juta pemilih, dan 7,4 persen di antaranya atau sekitar 14 juta pemilih adalah generasi muda (data berdasarkan Daftar Pemilih Tetap KPU). Yang dimaksud dengan pemilih muda adalah WNI yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Pemilih “muda” atau pemilih “milenial” tergolong ke dalam jenis pemilih rasional dan kritis.

Pemilih muda yang diperkirakaan akan mendominasi pada Pemilu 2019 ini sudah sepatutnya aktif dalam mencari informasi terkait kandidat maupun tentang tahapan pemilu. Para pemilih muda dapat menggunakan perkembangan teknologi untuk mencari informasi-informasi tersebut, sehingga calon wakil rakyat yang terpilih merupakan calon wakil rakyat yang sesuai dan dirasa tepat. Para pemilih muda juga harus peka terhadap permasalahan sosial dan politik yang berada disekitarnya dan selalu waspada dengan berita hoax atau berita bohong. Para pemilih muda diharapkan dapat menggunakan daya nalarnya atau logikanya untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax tersebut. Partisipasi pemilih muda terutama dalam pemilu 2019 menjadi sangat penting mengingat para pemilih muda dapat ikut serta maupun andil dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan juga daerahnya.

Berikut beberapa tips untuk menjadi pemilih cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih muda:
1. memastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih, hal tersebut dapat dilihat di https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada e-KTP, dan bagi yang belum terdaftar dapat melapor ke PPS (di kantor desa/kelurahan) untuk dimasukan ke dalam daftar pemilih hasil perbaikan (DPHP).
2. Bagi pemilih yang sedang merantau atau tidak berada pada daerah asal dapat mengurus form A5, dengan tata cara sebagai berikut:
a. Calon pemilih datang ke PPS (di kantor desa.kelurahan) atau ke KPU Kab/Kota asal (sesuai e-KTP) dengan membawa e- KTP, dan sampaikan alasan kenapa pindah memilih
b. Selanjutnya PPS atau KPU Kab/Kota tersebut akan membuatkan dokumen pindah memilih (Form A5) yang anda harus serahkan ke KPU Kab/Kota tujuan
c. Kemudian lagi jika tidak memungkinkan untuk mengurus ke PPS atau KPU Kab/Kota asal, Anda bisa langsung datang ke KPU Kab/Kota tujuan (tempat domisili saat ini), disana anda dapat dibuatkan dokumen pindah memilih.
Pembuatan form A5 paling lambat dilakukan sebelum 31 Maret 2019*
3. Selanjutnya para pemilih dapat melihat dan mempelajari rekam jejak dari calon yang akan dipilih melalui website yang telah disediakan oleh KPU di tautan berikut https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2019/1082 Pada tautan tersebut terdapat riwayat hidup dan data-data para peserta pemilu 2019 baik data data calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI .
4. Dalam melihat dan mempelajari rekam jejak setiap calon terdapat beberapa hal penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan setiap pemilih, yaitu:
a. Lihat janji kampanyenya, apakah calon tersebut bicara mengenai program kerja atau tidak ? jika iya apakah program kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan bangsa dan daerah pada saat sekarang ini?
b. Lihat juga cara kampanyenya, apakah calon tersebut berkampanye hanya dengan bagi bagi uang dan sembako ? dan apakah calon tersebut atau tim pemenangannya menggunakan black campaign dengan menyebarkan berita hoax untuk menjatuhkan peserta lainnya ?
c. Yang terakhir adalah melihat cara kerjanya serta rekam jejaknya selama ini, apa sajakah yang telah dilakukan oleh calon tersebut selama ini ? dan apakah calon tersebut benar -benar ingin bekerja untuk masyarakat ?

Beberapa hal tersebut sekiranya dapat dilakukan oleh pemilih pemuda untuk menjadi seorang pemilih yang cerdas saat pemilihan umum 2019. Selain menjadi seorang pemilih yang cerdas setiap pemilih pemuda juga harus ikut aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Pemilih muda memiliki peran besar sebagai pengaawas partisipatif yang memastikan suaranya tidak dimanipulasi.

Tentang Money Politic atau Politik Uang

Jadi di dalam sebuah sistem demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia, money politics atau politik uang ini merupakan sebuah problem yang sangat krusial dan harus diselesaikan oleh seluruh stake holder yang ada di masyarakat. Namun kenapa money politics ini dilihat sebagai suatu hal biasa dimasyarakat? Karena pada sejatinya setiap calon yang maju pada pemilihan umum melihat cara tersimpel untuk mendapatkan perhatian ataupun simpati rakyat adalah dengan membagi bagikan uang ataupun sembako walaupun di dalam ilmu politik hal tersebut merupakan suatu hal yang taboo. Saya sendiri pernah melakukan riset terkait money politics ini dan menemukan fakta bahwa cara tersebut digunakan oleh mayoritas setiap calon melalui berbagai macam media yah. Pemerintah sendiri dalam rangka mengurangi praktik uang tersebut telah mengeluarkan Undang-Undang nomer 12 tahun 2003 yang terdapat pada pasal 139 ayat 2, di sana dijelaskan bahwa segala jenis praktik money politics dengan bentuk apapun dan tujuan apapun adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi Pidana. Sudah seharusnya jika masyarakat menemukan hal-hal seperti money politics tersebut harus segera dilaporkan ke Panwaslu atau panitia pengawas pemilu yang akan nantinya diusut kembali oleh bawaslu kabupaten/kota apakah hal tersebut benar adanya di lapangan, jika terbukti benar kasus tersebut akan dikenakan sebagai kasus tindak pindana dan dibawa ke MA/MK.

 

1. Pertanyaan: Bagaimana bisa ada peraturan orang gila boleh memilih? Apakah ini benar adanya atau tidak?

Jawab: Untuk peraturan ini terakhir yang saya ketahui adalah masih dikaji kembali oleh Pemerintah, apakah orang gila boleh memilih atau tidak. Namun dibeberapa negara yang menganut sistem demokrasi orang gila masih diberikan hak untuk memilih. saya sendiri berpendapat bahwa istilah term orang gila itu telalu menjustifikasi seseorang dan lebih nyaman memanggil atau menyebutnya dengan istilah gangguan jiwa atau mental illness, karena di negara negara yang maju seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa gangguan jiwa mempunyai beberapa tingkatan ada yang memang parah sekali sampai dengan stress biasa. Oleh karena sekali lagi jika memang Indonesia ingin memberikan hak suara bagi orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan harus diteliti kembali, pada tingkat seperti apa orang-orang tsb dapat memilih atau tidak.

 

2. PertanyaanDi mana bisa melihat program-program calon DPR dan DPRD? 

Jawab: untuk melihat program kerja setiap calon anggota dapat dilihat di tautan berikut: https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/daftar-calon/dct/6

Ada beberapa calon yang mengisi kolom program visi dan misi secara penuh dan ada yang mengsongkan hal tersebut. Dari situ dapat menjadi sebuah gambaran bagaimana niat atau kemauan dari calon tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja dan visi misinya.

 

3. PertanyaanSoal propaganda “Firehose of the Falsehood” yang kemarin ramai dibahas, Apakah memang itu fenomena yang terjadi? Dan menurut Putra seberapa efektif propaganda itu terhadap elektabilitas paslon?

Jawab: Firehose of the Falsehood adalah propaganda yang dilakukan dengan cara menyebar berita bohong atau hoax, pernah dilakukan di Amerika Serikat dan Brazil. Ini merupakan pertanyaan yang menarik yah terkait dengan propaganda dan penyebarain isu hoax di masyarakat, sekali lagi propaganda firehose of the falsehood tersebut digunakan oleh presiden Amerika Donald Trump untuk memenangi dirinya. Di Indonesia cara cara penyebaran propaganda ataupun isu hoax masih digunakan oleh beberapa “orang” untuk memenangkan calon yang dikehendaki. Saya meriset mengenai isu hoax/black campaign serta propaganda tersebut dengan objek penelitian beberapa konsultan politik. Fakta yang saya temukan di lapangan adalah mereka mengiyakan bahwa cara-cara tersebut masih digunakan hingga saat ini dalam kampanye, karena hoax atau propaganda yang dilancarkan berbau dengan isu-isu SARA sehingga hal tersebut dinilai sangat efektif oleh mereka.

 

4. Pertanyaan: Ketika kita sudah mempelajari Profil calon, dan tidak ada yang sreg dengan program atau profilnya, apa yang harus kita lakukan? Golputkah? Atau tetap hadir tapi tidak menentukan pilihan? Bagaimana baiknya?

Jawab: Pertanyaan ini mengingatkan saya dengan salah satu dosen saya. Saya pernah berdiskusi dengan beliau terkait deh ketetapan hati dalam melakukan pemilihan dalam pemilu, lalu beliau menjawab setidaknya kita harus memiliki beberapa standar dalam memilih calon wakil tersebut, seperti contohnya apakah si calon yang ini orang yang kredibel? Atau apakah calon ini mempunyai sifat amanah dan integritas dalam memimpin lalu kita meneguhkan hati kita seperti kita akan menentukan pasangan hidup 😁.

Menurut pendapat saya mengenai golput, sebenarnya hal tersebut kembali lagi pada setiap individu kita masing-masing dan apakah kita rela untuk menyerahkan hidup kita ini (melalu kebijakan) bukan pada calon yang kita pilih? Sehingga alangkah lebih baik jika teman-teman merasa memilih merupakan sebuah hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara maka kita tetap hadir dan menentukan pilihan.

 

5. Pertanyaan: menurut mas Putra, berapa tingkat kesadaran masyarakat Indonesi dalam berpolitik saat ini dari 0 hingga 10? 0 paling rendah 10 paling tinggi. Dan apa alasannya?

Jawab: Saya sendiri melihat tingkat kesadaran politik ada di angka 6 -7 mas, dalam artian sekarang seluruh stakeholders di masyarakat akan mulai aware terhadap siapa pemimpin yang akan memimpin negeri ini dalam lima tahun ke depan karena secara tidak langsung seluruh aspek di kehidupan kita diatur oleh kebijakan pemerintah. Contohnya, kalau mas seorang pelajar, kebijakan akan di keluarkan pemerintah melalui kemendikbud dan kemenristekdikti, secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mas. Sehingga dengan alasan alasan tersebut masyarakat akan aware dengan pemilu.

 

6. Pertanyaan: Untuk masyarakat di tingkat desa dengan pendidikan menengah ke bawah, bagaimana cara yang tepat untuk menyadarkan mereka pentingnya berpartisipasi dalam panggung demokrasi? Mengingat 1) banyak anggapan ‘ah pilihan paslon/caleg ga ngaruh buat nasib saya’ 2) awareness yg rendah menyebabkan masyarakat tdk mengetahui siapa saja yang mereka pilih jadi asal nyoblos.

Jawab: Nah ini mas yang telah saya jelaskan tadi bahwa anggapan pilihan paslon dan caleg nggak ngurus merupakan anggapan yang kurang tepat karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa sekecil apapun aspek kehidupan masyarakat itu diatur oleh kebijakan pemerintah. 2. Untuk awarness tersebut perlu gerakan gerakan masyarakat seperti gerakan wonosobo Muda ini untuk meningkatkan awarness tersebut.

 

7. Pertanyaan: Apa yang bisa pemuda lakukan (terutama pemuda desa) supaya bisa ikut andil dan berperan aktif untuk menyadarkan masyarakat terkait pesta politik 2019?

Jawab: Hal yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda lakukan menurut pendapat saya ialah mencoba melakukan pendidikan politik atau membuat sebuah forum diskusi seperti ini sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya,

 

Closing Statement

Closing statement dari saya ialah kita sebagai kaum muda sudah seharusnya turut berpatisipatif secara aktif dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pads 5 tahun sekali ini. Hal tesebut dikarenakan kita tidak boleh melupakan sejarah berdirinya Bangsa Indonesia yang juga tidak luput dari perjuangan kaum muda. Saya percaya bahwa teman teman disini mempunyai rasa kebersamaan terhadap negara dan daerah yang sangat besar, sehingga kita ini insyAllah akan menjadi seorang individu yang berarti di masyarakat 😁.

 

Terima kasih Putra sudah berbagi pengetahuan bersama Wonosobo Muda.

Sampai jumpa di WM Ngangsu Kawruh edisi berikutnya ya!

 

Salam,

Tim Human Development Wonosobo Muda.

#InspiringEmpowering