Sebuah Kesetaraan yang Statis
Seperti orang sakit yang tidak mau sembuh,
-Pak Djatun-
Membicarakan kemiskinan ibarat membicarakan penyakit. Nyata keberadaanya, menyatu dalam masyarakat, dan seringkali sulit disembuhkan. Kemiskinan menjadi sebuah fenomena yang lazim dibicarakan, apalagi definisi kemiskinan menyangkut aspek multidimensi. Hak, perlindungan, keamanan. kekuatan, kepemilikan dan kesehatan hanyalah beberapa dimensi yang selayaknya harus dipenuhi agar seseorang tidak dikategorikan miskin. Menyangkut tempat, kemiskinan bisa terjadi dimana saja. Di perkotaan yang serba maju dan modern, pun di desa yang masih menjunjung tradisi dan budaya mereka. Hanya saja bentuk kemiskinan mungin berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Selain bentuknya, karakter masyarakat dan akar kemiskinan itu sendiri seringnya memiliki cirinya sendiri.
Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita mengenal dua bentuk kemiskinan. Bentuk ini, bagi saya sendiri terjadi karena adanya perbandingan dari sebuah kondisi yang dirasakan seseorang. Kemiskinan relatif, ketika kita membandingkan kondisi seorang individu yang relatif lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Sementara itu, istilah kemiskinan mutlak akan digunakan ketika kondisi seseorang dibandingkan dengan nilai tertentu yang ditetapkan sebagai garis pembatas miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan, begitulah istilah yang digunakan.
Karakter masyarakat kota cenderung heterogen sehingga perbedaan atau kesenjangan menjadi sesuatu yang lazim terjadi. Kesenjangan menciptakan sebuah kemiskinan yang relatif terhadap masyarakatnya, suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memiliki hal-hal yang masyarakatnya miliki. Berbeda dengan di kota, masyarakat desa umumnya cenderung homogen. Meskipun kadangkala terdapat beberapa anggota masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik, mayoritas penduduk memiliki tingkat kehidupan yang sama. Oleh karenanya kemiskinan yang terjadi di desa umumnya bersifat absolut, karena jika dibandingkan dengan kondisi masyarakatnya tidak terjadi kesenjangan yang berarti, akan tetapi, ketika dibandingkan dengan nilai garis batas kemiskinan, mayoritas penduduk akan menyandang status sebagai penduduk miskin.
Suatu ketika, saya pernah mengunjungi sebuah desa yang terletak di Bogor, namanya saya rasa tidak perlu saya tuliskan disini, pun saya menganggap tidak akan mengurangi esensi dari tulisan ini. Dengan keadaan tipikal pemandangan pedesaan, desa tersebut memiliki jalan yang belum diaspal, pemandian umum, lapangan bola umum, dan kantor kepala desa menjadi pusat dari desa tersebut. Namun menjelajahi karakter masyarakatnya ternyata memberikan sebuah penemuan yang unik bagi saya. Kesetaraan, nyatanya justru menimbulkan kehidupan masyarakat yang statis. Tidak ada yang ingin lebih baik, tidak ada yang ingin lebih pandai, tidak ada yang ingin lebih sejahtera.
Mayoritas masyarakat desa tersebut hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Memiliki banyak anak, menikah di usia muda, berpendidikan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak memiliki tabungan, adalah beberapa karakter yang umumnya dimiliki masyarakat. Apakah mereka menyadari bahwa mereka adalah orang miskin? Ya, mereka menyadari akan hal tersebut. Apakah mereka menerima bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan? Ya, mereka menerimanya. Apakah bantuan tersebut mengubah wajah kemiskinan di desa mereka? Untuk jawaban yang satu ini, rupanya memerlukan penjelasan yang lebih terperinci.

Masyarakat desa tersebut menerima banyak bantuan dan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Raskin dan PNPM hanyalah salah dua program yang ketika itu masih berlangsung. Raskin telah berusaha membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara PNPM sendiri telah melakukan banyak hal, seperti pembangunan sekolah, pembangunan posyandu dan pemberian kredit kepada perempuan. Program-program ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. namun seringnya ada keengganan masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Ada keengganan masyarakat untuk berubah. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pamong desa setempat pun berkali-kali dinyatakan minimnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Padahal, program-program pengentasan kemiskinan tersebut sudah bertahun-tahun dijalankan.
Lalu, sebenarnya apa yang salah? Program pengentasan kemiskinan sudah jor-joran diberikan oleh pemerintah. Namun penduduk masih saja miskin. Mengutip perkataan Pak Dorodjatun dalam kuliah yang pernah saya terima, beliau menyatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia berada pada kondisi seperti orang sakit, namun tidak mau sembuh. Masyarakat di desa yang sempat saya singgahi tersebut nyatanya berada pada kondisi yang sama. Masyarakat tahu akan kondisi mereka, masyarakat tahu ada program yang berusaha membantu mereka. Namun masyarakat cenderung statis, tidak merasa perlu untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Jika boleh kita memberikan perumpamaan, maka kemiskinan adalah penyakit kulit yang terlihat jelas. Jika hanya satu orang yang mengalami penyakit kulit tentu akan merasa risih dengan dirinya sendiri dan berusaha semampunya agar lekas sembuh. Namun jika masyarakat satu desa sama-sama terkena penyakit tersebut, nampaknya tidak ada insentif bagi mereka untuk menyembuhkan diri, karena semua nampak sama dan ‘normal’. Pada akhirnya, alih-alih berusaha sembuh, mereka justru mewariskan penyakit ini pada anak-anak mereka.
Meskipun obat telah disediakan oleh pemerintah, ibarat kata masyarakat tidak mau rutin meminumnya sehingga penyakit mereka tidak kunjung sembuh, bahkan mungkin, kini justru mereka sudah kebal dengan obat tersebut. Pada akhirnya saya mencapai sebuah kesimpulan bahwa tidak selamanya kesetaraan memberikan dampak positif. Kesetaraan di tingkat masyarakat miskin justru mengurangi insentif mereka untuk berubah. Dan nyatalah kini di desa tersebut, kesetaraan justru menyebabkan keadaan mereka statis. Sampai kapankah kondisi ini akan terus terjadi?
Agnestesia
Sebuah refleksi dari kelas ekonomi kemiskinan

Nice article dan refleksi yg bagus :). Namun menurutku yg sotoy ini, mungkin pendekatan terhadap kemiskinan yg perlu diperkaya. Kadang pemerintah memecahkan masalah kemiskinan hanya dg pendekatan hard thinking, atau hanya seputar masalah teknis saja spt bantuan, program dan sebagainya. Mungkin lebih baik jika disertai dg pendekatan soft thinking, dmn kita juga mempertimbangkan aspek2 intangible seperti apa yg masyarakat rasakan dgn kondisi miskin itu, memahami apa yg sebenarnya mereka butuhkan. Shg kita bs memperkirakan, apakah solusi masalah yg dilaksanakan akan berdampak jika pandangan masyarakat spt itu?Karena kadang solusinya bukan hanya melulu soal materi, tp harusnya juga disertai rasa empati dan keterlibatan emosi warga, agar mereka ikut tergerak untuk berubah, bukan hanya dirubah.