Tulisan ini adalah karya peserta program Kelas Menulis yang diadakan atas kerja sama dari Wonosobo Muda dan Indika Foundation.

Proses pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Baik tidaknya hasil dari suatu pembangunan tergantung dari perencanaan yang di buat. Suatu perencanaan akan menjadi indikator untuk melakukan evaluasi apakah proses pembangunan yang di lakukan telah sesuai dengan rencana awal atau justru terjadi penyimpangan yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan dengan baik atau bahkan dari hasil pembangunan tidak memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat.

Wonosobo yang kita ketahui bersama, merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk di kembangkan. Hal terebut tidak terlepas dari kondisi dan karakteristik wilayah Wonosobo yang cukup kompleks, baik ditinjau dari aspek geografi, geologis, hidrologis, maupun meteorologis. Oleh karena itu, kondisi tersebut sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi andalan seperti teh, tembakau, dan berbagai jenis sayuran dan kopi.

Selain itu, Wonosobo juga menjadi jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang, jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta, dan juga koridor Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Dieng. Kondisi tersebut menunjukan bagaimana Wonosobo memiliki letak strategis ekonomi yang seharusnya mampu di tangkap peluangnya sebagai jalur yang di lalui tersebut. (LPPD Wonosobo Tahun 2019)

Muncul pertanyaan yang cukup mendasar, apakah potensi sumber daya alam dan letak strategis ekonomi sudah dioptimalkan dengan baik sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat?

Mungkin sebagain dari kita masyarakat Wonosobo tidak begitu menyadari akan adanya potensi tersebut, karena jika kita tinjau secara seksama, upaya yang di lakukan pemerintah daerah juga dirasa masih kurang dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut. Program kegiatan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang ada di Kabupaten Wonosobo masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah di tingkat kabupaten dan desa terkesan hanya sebagai pelayan publik yang mengurusi hal-hal administrasi, sedangkan pelayanan publik dalam konteks pembangunan yang mengoptimalkan potensi masyarakat untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi dirasa belum maksimal.

Secara ekonomi sebenarnya Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat kita lihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Sejak 4 tahun terkakhir, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, PDRB (Atas dasar harga berlaku) Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, PDRB Kabupaten Wonosobo secara berturut-turut sebesar Rp15,36 T, Rp16,25 T, Rp17,49 T, dan Rp18,85 T. Hal tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,06 persen tahun 2018 menjadi 5,61 persen pada tahun 2019. Penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Wonosobo berasal dari sektor pertanian dengan nilai sebesar Rp5,46 triliun pada tahun 2019 atau tumbuh 1.16 persen, kemudian di susul sektor industry pengolahan dengan nilai sebesar Rp3,3 triliun atau tumbuh 7,1 persen.

Ketika berbicara masalah pembangunan, tentu tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau infrastrukur, tetapi secara luas adalah pembangunan ekonomi dan sosial. Permasalahan ekonomi dan sosial memang dirasa selalu beriringan. Adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat di sebabkan terjadinya kesenjangan sosial seperti masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang bermuara pada permasalahan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, indikator pembangunan sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) seperti kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2018, Kabupaten Wonosobo berada di posisi ke 35 dengan presentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 17,58 persen. Sementara itu, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 tercatat sebesar 66,89 persen  dan masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 70,52 persen.

Menurut Bupati Garut H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag di lansir dari artikel ini, mengingatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, sangat di butuhkan pemahaman yang betul oleh seluruh jajaran aparatur birokrasi pemerintah daerah mengenai esensi dari perencanaan, termasuk dalam proses tahapan ataupun kemampuan teknis dan strategis. Tentu hal tersebut sesuai untuk dapat di pahami bersama oleh  jajaran aparatur birokrasi pada seluruh tingkatan di pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo. Menurut Beliau juga, bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai proses politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), membuat aparatur birokrasi pada seluruh tingkatan dituntut untuk dapat melakukan upaya sinkronisasi program kegiatan yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan dalam pembangunan daerah tentu harus bisa diselesaikan dengan menekankan pada kolaborasi bersama antar semua unsur masyarakat. Menjadikan Kabupaten Wonosobo yang lebih baik dalam berbagi sektor tentu menjadi harapan bersama. Bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila kita semua baik masyarakat maupun pemerintah memahami betul potensi sumber daya yang dimiliki untuk dapat di maksimalkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat penting sebagai upaya mewujudkan adanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

 

Sumber Referensi :

Medianasional.id. Beberapa Indikator Pembangunan di Wonosobo Masih Perlu Mendapat Perhatian Dan Upaya Serius. Diakses pada 6 November 2020, dari https://www.medianasional.id/beberapa-indikator-pembangunan-di-wonosobo-masih-perlu-mendapat-perhatian-dan-upaya-serius/

Jabarprov.go.id. Elemen Birokrasi Wajib Pahami Esensi Perencanaan. Diakses pada 6 November 2020, dari https://jabarprov.go.id/index.php/news/3475/2011/11/22/Elemen-Birokrasi-Wajib-Pahami-Esensi-Perencanaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019. Diakses pada 6 November 2020, dari https://wonosobokab.go.id/website/data/Transparansi_Anggaran_Daerah/Laporan/ILPPD/ILPPD%202019.pdf

Oleh Ahmad Saiful Mujib

Advertisements
google.com, pub-3699623534636543, DIRECT, f08c47fec0942fa0