Satu Purnama Menjelang Pilkada
Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, menyelesaikan penentuan siapa pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan langsung yang telah berlangsung sejak lama. Mulai dari pemimpin negara, provinsi,kabupaten dan kota, seluruhnya dilakukan dengan cara yang sama dengan berbagai ketentuan yang ada dan telah diatur sedemikian rupa.
Dipenghujung tahun 2015, banyak daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di seluruh Provinsi se- Indonesia menggelar hajatan akbar untuk memilih kepala daerahnya atau biasa dikenal dengan sebutan pilkada secara serentak, pada 9 Desember 2015. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, sistem pemilihan kepala daerah harus melalui mekanisme pemilihanlangsung oleh seluruh masyarakat yang telah terdaftar secara administratif di daerah tersebut. Semacam keharusan yang menjadi ciri khas sebuah negara penganut sistem demokrasi pada umumnya. Calon kepala daerah dan wakilnya diusung oleh beberapa partai pendukung untuk mendulang suara dan dukungan publik, tak jarang beberapa dari mereka merupakan non-partisan atau maju secara independen. Mereka membutuhkan banyak suara dalam pemilihan umum agar impiannya tersebut dapat terwujud. Dan satu hal yang pasti, peran masyarakat di daerah tersebut tentu memegang kendali dalam hal ini.
Tak terkecuali daerah kami kabupaten Wonosobo, tidak ketingalan turut serta dalam hajatan pilkada kali ini. Mengingat kepala daerah yang ada sudah menduduki kursi pemerintahan selama 2 periode –sebelumnya juga menjadi wakil kepala daerah selama satu periode – secara peraturan sudah tidak diperkenankan kembali untuk mencalonkan diri dan diharuskan bersedia untuk melepaskan jabatannya. Maka dari itu, kabupaten Wonosobo membutuhkan sosok pasangan kepala daerah baru untuk menahkodai pemerintahan di daerah ini selama lima tahun kedepan.
Untuk mengakomodir hajatan kali ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Wonosobo telah menetapkan empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan memimpin “ Negeri di Atas Awan “ ini mulai tahun depan. Keempat calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU berasal dari berbagai macam latar belakang, mayoritas berasal dari kader partai pendukungnya. Namun ada juga calon yang berasal dari birokrasi (pegawai negeri sipil), independen (umum). Bahkan salah satu kandidat merupakan incumbent, yang pernah menjabat sebagai wakil bupati sebelumnya lalu pada kali ini maju kembali sebagai calon kepala daerah.
Walaupun kampanye terbuka publik dari masing-masing calon saat ini belum resmi digelar, namun berbagai macam media kampanye seperti baliho, spanduk, poster, dsb sudah tersebar di seluruh penjuru daerah. Dari perkotaan sampai pedesaan, dari pinggir jalan-jalan utama hingga gang-gang sempit hampir semuanya sudah terpasang gambar kontestan beserta nomor urutnya. Tak ketinggalan pula KPU memberikan penjelasan mengenai hal-hal teknis pelaksanaan pilkada dan pencoblosannya melalui media yang sudah terpasang.Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengenal identitas calon pasangan kepala daerah yang akan mereka pilih. Sehingga mereka perlu diperkenalkan dan diedukasi tentang mekanisme pencoblosan melalui media kampanye tersebut. Salah satu terobosan apik dilakukan oleh KPU – yang merupakan penyelenggara tunggal atau panitia pilkada – kali ini yang belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Pihak KPU ternyata membatasi, mengontrol, dan mengawasi persebaran jumlah media kampanye masing-masing pasangan calon kepala daerah. Langkah ini ditempuh agar tidak terjadi pemasangan media kampanye secara berlebihan sehingga menimbulkan “ sampah visual “ yang mengganggu pemandangan. Disisi lain, pasangan calon kepala daerah juga bisa menghemat biaya kampanye karena kebijakan KPU tersebut.
Semua orang tahu, kabupaten Wonosobo merupakan suatu daerah yang sangat asri dan damai. Walaupun tergolong kecil, berbagai macam potensi berada di daerah ini, mulai dari pariwisata, pertanian, ekonomi, hingga sumber daya manusia dan generasi mudanya yang patut untuk diperhitungkan. Yang terakhir, pemerintah daerah kabupaten Wonosobo – yang tentunya juga mendapat dukungan dari masyarakatnya dan berbagai macam pihak – berhasil mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM (Hak Asasi Manusia). Prestasi ini sangat layak untuk diapresiasi karena secara tidak langsung mengangkat nama kabupaten Wonosobo dikancah nasional dan internasional serta menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Sehingga menurut kami, memimpin kabupaten Wonosobo merupakan sebuah amanat suci yang harus diemban oleh sosok-sosok yang tidak sembarangan. Dibutuh spesifikasi yang tidak biasa untuk membuat kredibilitas daerah ini tetap terjaga dan persepsi atau isu miring tentang kabupaten Wonosobo sebagai daerah termiskin di provinsi Jawa Tengah bisa segera dipatahkan – untuk isu sensitif tersebut sebenarnya kami juga meragukannya.
Sebagai masyarakat seperti pada umumnya, sebenarnya kami juga belum begitu mengenal keempat pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing dalam membujukkami agar memilihnya. Tim sukses dari masing-masing calon mungkin sudah mulai bergerilya dengan berbagai macam strateginya. Satu hal pasti, yang kami butuhkan adalah sebuah bentuk langkah konkret yang akan dilakukan oleh pasangan tersebut jika terpilih memimpin daerah ini nantinya. Bukan janji-janji kampanye yang biasanya lantang disuarakan namun tak ditepati pada akhirnya. Seluruh pasangan calon kepala daerah boleh mempunyai visi-misi yang memukau, namun hendaknya hal tersebut juga harus diiringi dengan konsistensi dan komitmen untuk membawa daerah ini semakin maju. Sosok yang akan memimpin Wonosobo harus bisa menawarkan masa depan. Selain itu, jika sudah memegang tampuk kepemimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepetingan individu atau golongannya – walaupun saat ini kami masih belum yakin akan hal tersebut. Namun, setidaknya tidak berlebihan jika kami membayangkan nantinya daerah ini akan berkembang pesat dan maju dari berbagai macam sisi. Kami selalu siap untuk bersinergi mewujudkan itu semua, bukankah jika semuanya tercapai merupakan sebuah kebanggan bagi kita semua? Untuk memulainya bisa dilakukan dengan membuka ruang-ruang dialog diberbagai tatanan, semuanya harus setara untuk duduk bersama dan menemukan jawaban.
Pada akhirnya, memilih pemimpin merupakan kewajiban kita bersama. Walaupun bukan sebuah keharusan yang mutlak, setidaknya kita harus ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan daerah ini kedepannya. Bersikap apatis dan terlalu skeptis terhadap kondisi politik yang ada juga bukan merupakan sebuah jawaban. Mari kita dukung pemimpin yang terpilih nantinya untuk mensukseskan tujuan bersama. Daerah ini sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran warganya, aksi nyata daripadanya, dan peran aktif dari kita semua.
Ditulis pada sebuah malam, dari lembah Serayu….
(Ananta Yoga)