Bosan.

4 tahun sudah tulisan teman saya Bagus Panuntun berjudul “Neo-Puputan Margarana dan (waspada) Borjuasi Lumpen di Wonosobo” mengudara di halaman Facebook miliknya pasca pilkada 2015. Dulu ketika selesai membaca tulisan itu saya hanya terdiam dengan kekhawatiran yang tinggi terhadap kota ini:

“Bagaimana kita bisa bergerak maju setidaknya satu dua langkah dari keadaan saat ini kalau…..” – kalimat skeptis seperti itu terus saja berteriak dalam pikiran. Dan hasilnya, ya seperti apa yang kita nikmati saat ini.

Sebagai warga, saya mengamati dinamika sosial di Wonosobo ini sebagai sesuatu yang seksi. Dalam pandangan saya, masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang rendah tentang politik. namun tidak diimbangi dengan upaya peningkatannya, melalui ruang dua arah yang menumbuhkan kepedulian dan daya kritis masyarakat. Sehingga berjalannya demokrasi transaksional, dan mendorong masyarakat mengambil kesimpulan dari dua percabangan: Ya/Tidak, Suka/Tidak Suka, Tolak/Dukung.

Contohnya, dengan cepatnya arus informasi yang ada, banyak masyarakat yang sudah mengetahui Wonosobo pernah ditetapkan sebagai kabupaten termiskin (bahkan menurut data BPS tahun 2019 presentase penduduk miskin di Wonosobo masih yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain), atau sebagai kota yang di elu-elukan ramah HAM. Namun tidak banyak yang mengerti apa indikator atau penyebab dari kemiskinan. Dengan fakta itu, adakah yang bertanya: apakah angka partisipasi kasar, pendapatan perkapita, patokan upah minimum wilayah, gini rasion, dan lain sebagainya. Atau HAM yang seperti apa yang dikampanyekan? Apa prosesnya? Bagaimana memahami batasan-batasannya? Bagaimana kita benar-benar menerapkan “ramah HAM” dalam bermasyarakat?

Dari hal tersebut, saya merasa (dan semoga Anda juga) bahwa ada suatu budaya yang kurang tepat disajikan kepada masyarakat yaitu dengan menghadirkan predikat atau prestasi positif lain yang seolah untuk menutupi kekurangan -dan tanpa menyelesaikan- fakta negatif yang ada. Meski predikat tersebut baik sebagai penyeimbang, namun ada permasalahan dasar yang tidak terselesaikan bertahun-tahun disini.

Tentu kita perlu mengapresiasi, seperti yang belum lama ini didapatkan sebagai kota dengan pengelolaan e-government terbaik, tapi juga jangan sampai tutup mata dalam mengkritisi dan mengamati dinamika yang ada. Lihat saja kolom komentar masyarakat di beberapa portal berita Wonosobo terkait penghargaan tersebut.

Selain itu, kita juga perlu skeptis tentang perencanaan untuk mendapatkan predikat-predikat lain, baik itu negatif atau positif. Ya, semoga aja tidak kebanyakan acara festival/deklarasi demi menyambut predikat baru. Kota dengan pembangunan terlama misalnya, ehehe bercanda.

Contoh lain yang dapat saya ambil adalah, tidak banyak masyarakat kita yang berani bersuara karena berbenturan dengan berbagai kepentingan. Akibatnya sistem demokrasi tidak berimbang, maksudnya tidak ada pihak yang berpartisipasi dalam mengawasi dan mengkritisi, padahal hal-hal seperti itu perlu untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Saya cukup bersyukur, pada awal tahun lalu saya menyampaikan curahan hati saya berjudul “Bupati Wonosobo Tidak Salah!” dan alhamdulilah mendapat banyak respon  dukungan publik, dan membuka ruang diskusi baru. Sayangnya, hal itu tidak terjadi banyak ketika saya curhat tentang “Sisi kelam Pendidikan di Wonosobo” atau tentang pariwisata Dieng, Bencana Berbalut Pariwisata. Tapi Anda bisa membacanya nanti.

Bagi saya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang patut untuk kita bebankan pada masyarakat. Sebab, saat ini kita berada pada kondisi demokrasi yang strategis atau sederhananya “siapa yang memimpin, maka dia akan menentukan rencana jangka menengah 5 tahun kedepan”. Sayangnya, kita selalu tidak maksimal dalam mengambil peran dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Padahal, banyak sekali contoh diluar sana yang bisa kita teladani dalam urusan memajukan daerah, baik itu figur maupun keterlibatan seluruh elemen daerah.

Azwar Anas misalnya, yang bisa menjadikan Banyuwangi yang dulunya hanya sebagai tempat istirahat orang yang akan menuju Pulau Bali, tapi belum lama mejeng untuk promosi wisata sampai ke piala dunia 2018. Atau Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel saat ini yang dulu menjadi Bupati Bantaeng, daerah pesisir selatan pulau Sulawesi dimana beliau seorang Doktor lulusan Universitas Kyushu Jepang yang mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan, membangun sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang massif berwawasan lingkungan. Sehingga mampu meningkatkan APBD Bantaeng naik menjadi 3 kali lipat, pendapatan asli daerah naik 4 kali lipat, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita penduduk naik 5 kali lipat, dan jumlah penduduk miskin di sana pun merosot dari 12 persen ke 5 persen sampai tahun 2016.

Tentu banyak sekali contoh diluar sana, ftokoh-tokoh “segar dan ikonik” seperti Bu Risma di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Emil Dardak dan Gus Ipin di Trenggalek yang menjadi pemimpin daerah di usia sangat muda.

Namun bagaimana kita melihat Wonosobo? Saya yakin, dengan nasib yang menimpa daerah kita saat ini, perlu ada tawaran baru untuk mengajak masyarakat berpartisipasi untuk bangkit dari keadaan yang ada. Rasanya tidak perlu berbelit-belit dalam mengumpulkan dan mengemukakan masalah. Sekali lagi saya tekankan bahwa saat ini kita berada pada suatu sistem demokrasi “siapa yang memimpin, siapa yang menentukan kebijakan”. Dan.. Semasa saya hidup di kota ini, saya tidak pernah melihat adanya figur baru yang terlibat. Saya hanya takut kalau kekuasaan di daerah yang hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elit akan menjadi semakin kronis jika dibiarkan. Dan membosankan.

Kita butuh ruang untuk mengakomodasi kelompok non-elit yang tidak memiliki ruang ekspresi politik agar dapat berpartisipasi dalam pemilukada ini. Karena saat ini banyak bersliweran di media, bursa calon kepala daerah di Wonosobo. Namun dari list nama yang ada, tidak ada yang membuat saya penasaran lebih jauh, setidaknya seorang yang mengejutkan dengan kata lain “Boleh juga ini, sepertinya perlu dikasih ruang..”. Karena bagi saya, Wonosobo ini membutuhkan figur “baru”, yang tak terduga, dan punya program yang tidak biasa dari sebelumnya (out of the box). Malah justru, saya berharap ada sosok yang muncul dari kalangan muda. Tentu banyak sekali potensi, ada 40% lebih penduduk Wonosobo saat ini berusia 19-39 tahun, sayangnya mereka tidak memiliki ruang untuk mengekpresikan diri.

Masyarakat pun patut bersiap siaga karena dalam beberapa bulan kedepan, kita akan sangat sering menerima jargon “Ayo selamatkan Wonosobo” lah, “Ayo bangun Wonosobo” lah. Tapi kalau pada prosesnya, kita sendiri sebagai penentu suara, masih sangat mudah dibeli dengan uang, maka secara tidak sadar kita sendiri sudah  menentukan nasib pembangunan kota. Tinggal tunggu saja Neo Puputan Margarana Jilid 2. Resah kan kalau begini terus?

Ayolah, kita juga harus bergerak. Kita butuh Wonosobo yang Baru. Terobosan-terobosan baru yang mampu memastikan bahwa kebijakan bisa tepat guna dan sasaran, tidak sekedar mengirim kebijakan dengan hasil yang tidak bisa diprediksi. Kita dapat berperan dengan jeli dalam mengamati dinamika politik di kota tercinta ini.

“Jangan sampai kita hanya dijadikan alat karena sudah seharusnya kita juga ikut terlibat.”

Ini sudah saatnya, resahmu juga resahku mas, mbak.., kalau begini terus, pertanyaanya: mau diam sampai kapan?

 

 

Oleh:

Mahardika Agil Bimasono

Yang sedang Resah sama Wonosobo

Advertisements
google.com, pub-3699623534636543, DIRECT, f08c47fec0942fa0